2. SEJARAH PGRI SETELAH KEMERDEKAAN

pada tanggal


Sejarah PGRI Setelah Kemerdekaan

     1.  PGRI Pada Masa Perang Kemerdekaan (1945-1949)

    •           Lahirnya PGRI Tanggal 25 November 1945. Proklamasi 17 Agustus 1945 mempunyai efek sangat besar terhadap seluruh pejuang kemerdekaan, pendiri Republik ini dan juga para guru pada kurun waktu pasca tahun 1945. Dalam situasi perjuangan melawan sekutu itulah, dilangsungkan Kongres Pendidik Bangsa pada tanggal 24-25 November 1945.
  • Kongres II PGRI di Surakarta 21-23 November 1946. Perang kemerdekaan yang berlangsung sejak 1945-1949 ini merupakan masa sulit yang turut menguji kebulatan tekad anak bangsa untuk mempertahankan kemerdekaannya, termasuk para guru. Di tengah situasi politik dan keamanan yang bergejolak, PGRI melakukan kongres II pada tanggal 21-23 November 1946 di Surakarta.
  • Kongres III PGRI di Madiun 27-29 Februari 1948. Kongres PGRI III diselenggarakan di tengah berkecamuknya perang kemerdekaan, yaitu pada tanggal 27-29 Februari 1948 di Madiun.

         2. PGRI pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)
      • Kongres IV PGRI di Yogyakarta 26-28 Februari 1950. Kongres PGRI IV di Yogyakarta ini diselenggarakan pada tanggal 26-28 Februari 1950. Dalam kongres ini Pejabat Presiden RI Mr. Asaát, SH memuji PGRI. 
      • Kongres V PGRI di Bandung 19 – 24 Desember 1950. Kongres V di selenggarakan di Bandung pada tanggal 19-24 Desember 1950. Kongres V diadakan 10 bulan setelah kongres IV di Yogyakarta, selain untuk menyongsong Lustrum I PGRI, juga untuk merayakan peleburan SGI/PGI ke dalam PGRI dan dapat dikatakan sebagai “Kongres Persatuan”.
      • Kongres VI PGRI di Malang 24-30 November 1952. Kongres PGRI VI diselenggarakan pada tanggal 24-30 November 1952 di Malang, Jawa Timur. Dalam kongres ini PGRI telah mencapai banyak kemajuan yang pesat, hal ini mengakibatkan pengakuan dan penghargaan masyarakat terhadap organisasi PGRI, tetapi dipihak lain telah menarik perhatian dan keinginan sementara partai politik untuk menguasai PGRI guna kepentingan politiknya. Pada saat itu, surat kabar tertentu mulai mencoba mempengaruhi suasana kongres dengan jalan menjagokan calon-calonnya melalui berbagai cara, kadang-kadang dengan cara intrik dan fitnah. Tidak heran bila dalam susunan kepengurusan PB PGRI yang baru ini hampir 50% duduk orang atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).
      • Kongres VII PGRI di Semarang 24 November s/d 1 Desember 1954.
      • Kongres VIII PGRI di Bandung 1956. Kongres ini dihadiri hampir oleh semua cabang PGRI Indonesia. Suasana kongres ini mulanya sangat meriah, namun sewaktu diadakan pemilihan Ketua Umum PB PGRI keadaan menjadi tegang. Pihak Soebandri menambahkan kartu pemilihan (kartu palsu) sehingga pemilihan tersebut di batalkan dan diulang kembali menggunakan kartu yang baru. Kongres PGRI VIII ini juga menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Pendidikan.
      • Kongres IX PGRI 31 Oktober – 4 November di Surabaya 1959. Pada kongres IX di Surabaya bulan oktober /November 1959, soebandri dkk melancarkan politik adudomba diantara para kongres, terutama pada waktu pemilihan Ketua Umum.Usaha tersebut tidak berhasil, ME.Sugiadinata terpilih lagi sebagai Ketua Umum BP PGRI.
         3. PGRI pada Masa Orde Lama / Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
      • Lahirnya PGRI Non-Vaksentral/PKI. Periode tahun 1962-1965 kongres ke X di selenggarakan dan merupakan episode yang sangat pahit bagi PGRI. Dalam masa ini lahirlah PGRI Non-Vaksentral yang merupakan perpecahan dalam tubuh PGRI. Perpecahan pada masa ini merupakan perpecahan yang lebih hebat dibandingkan dengan pada periode sebelumnya. Penyebab perpecahan itu bukan demi kepentingan guru atau profesi guru, melainkan karena ambisi politik dari luar dengan dalih pembentukan kekuatan dan panggunaan kekuatan. Kongres PGRI X ini diselenggarakan di Glora Bung-Karno, Jakarta pada bulan Oktober 1962. Dalam masa ini terjadi perpecahan dalam tubuh PGRI yang lebih hebat dibandingkan dengan pada periode sebelumnya.
      • Pemecatan Massal Pejabat Departemen PP&K (1964).Dikarenakan Keputusan Presiden No. 187/1964 dan No. 188/1964 tanggal 4 Agustus 1964 yang diambil atas usul Menteri PP&K tanggal 29 Juli 1964 No. 17985/S tentang Reorganisasi Departemen PP&K yang mengubah jumlah Pembantu Menteri PP&K dari 3 menjadi 2 orang. Hal ini membuat gelisah sejumlah pejabat di lingkungan Departemen PP&K, karena dirasakan tidak ada jaminan hukum (rechtzekerheid) bagi pegawai dan karier mereka. Maka sebanyak 28 pegawai tinggi Departemen PP&K (seorang kemudian menarik diri) mengirim surat kepada Menteri Prijono dengan maksud untuk menjernihkan kembali suasana Departemen PP&K.
      • Kedudukan PGRI Pasca-Peristiwa G30 S/PKI. Periode tahun 1966-1972 merupakan masa perjuangan untuk turut menegakkan Orde Baru, penataan kembali organisasi, menyesuaikan misi organisasi secara tegas dan tepat dalam pola pembangunan nasional yang baru memerlukan pemimpin yang memiliki dedikasi tinggi, kemampuan manajerial yang mantap, dan pengalaman yang mendukung. Mengenai kedudukan PGRI sendiri, sejak kongres VII di Semarang tahun 1954 ditegaskan, bahwa PGRI adalah organisasi Non-Vaksentral yang kemudian dipakai kembali oleh PKI dengan arti yang dimanipulasi ketika mendirikan PGRI Non-Vaksenstral tahun 1964 yang berbeda-beda dengan PGRI-Kongres.
      • Usaha PGRI Melawan PGRI Non-Vaksentral/PKI. Untuk menyelamatkan pendidikan dari berbagai perpecahan di kalangan guru, Presiden Soekarno turun tangan membentuk Majelis Pendidikan Nasional yang menerbitkan Penpres (Penetapan Presiden) No. 19 Tahun 1965 tentang “Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila sebagai hasil kerja dari Panitia Negara untuk Penyempurnaan Sistem Pendidikan Pancawardhana”.
         4. PGRI Pada Masa Orde Baru (1967-1998)
      • Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI). Para guru-guru membentuk Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI) pada tanggal 2 februari 1966. KAGI pada mulanya terbentuk di Jakarta Raya dan Jawa Barat, kemudian berturut-turut terbentuk KAGI di wilayah lainnya. Tugas utama KAGI adalah membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari unsur-unsur PKI dan orde lama. Menyatukan semua guru dalam organisasi guru yaitu PGRI. Memperjuangkan agar PGRI menjadi organisasi guru yang tidak hanya bersifat unotalistik tetapi juga independen dan non partai politik.
      • Kongres XI 5-20 Maret 1967 di Bandung
      • Konsolidasi organisasi pada awal orde baru
      • Kongres ke XII 29 Juni-4 Juli 1970 di Bandung
      • Kongres ke XIII 21-25 November 1973 di Jakarta
      • Kongres ke XIV 26-30 Juni 1979 di Jakarta
      • Kongres ke XV 16-21 Juli 1984 di Jakarta
      • Kongres ke XVI 3-8 Juli 1989 di Jakarta
      • Kongres ke XVII 3-8 Juli 1994 di Jakarta
      • Kongres XVIII 25-28 November 1998 di Bandung
         5. PGRI pada Masa Reformasi (1999-sekarang)
      • Kongres XIX 8-12 juli 2003 di Semarang. PGRI mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan dana pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di luar gaji tenaga pendidikan dan pendidikan kedinasan, paling lambat tahun 2005.
      • Jati Diri PGRI. Jati diri PGRI adalah organisasi perjuangan, organisasi profesi dan organisasi ketenagakerjaan. Sedangkan sifat PGRI adalah Unitaristik: tidak mengandung perbedaan ijazah, tempat kerja, kedudukan, agama, suku, golongan, gener, dan asal usul. Independen: kemandirian dan kemitrasejajaran dengan pihak lain. Non partai politik: bukan bagian atau berafiliasi dengan partai politik.
      • Visi PGRI. Terwujudnya organisasi mandiri dan dinamis yang dicintai anggotanya, disegani mitra, dan diakui perannya oleh masyarakat. PGRI didirikan untuk mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan program utama di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memperjuangkan kesejahteraan bagi para guru.
      • Misi PGRI
        • Mewujudkan Cita-citaProklamasi PGRI bersama
        • MensukseskanPembangunan Nasional PGRI.
        • Memajukan Pendidikan Nasional PGRI.
        • Meningkatkan Profesionalitas Guru PGRI.
        • Meningkatkan Kesejahteraan Guru Agar guru dapat profesional.
      • Arti Lambang PGRI. Guru Indonesia dengan itikad dan kesadaran yang murni dengan segala keberanian, keluhuran jiwa dan kasih sayang senantiasa menunaikan darma baktinya kepada Negara, tanah air dan bangsa Indonesia dalam budi pekerti cinta, rasa, karsa, dan karya generasi bangsa menjadi manusia Pancasila yang memiliki moral, pengetahuan, keterampilan dan akhlak yang tinggi.

    Komentar

    Posting Komentar